Widodo Budidarmo, Surabaya

1 September 1927, Widodo Budidarmo lahir di Kapaskrampung, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Tahun 1934-1941, Widodo mengenyam pendidikan umum di Christelijk Hollandsche Inlandsche School (HIS).

Tahun 1942,  Widodo melanjutkan ke Sekolah KES atau Koningen Emma School (sekolah teknik menengah) jurusan mesin, Semasa Jepang masuk, KES berubah nama menjadi Kogyo Gakko. Widodo aktif dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI).

Tahun 1945, menjelang kejatuhan Jepang, Widodo beserta seorang temannya yang bernama Suwoto Sukendar ditawari oleh direktur sekolahnya untuk masuk pendidikan Heiho di Jakarta, Keduanya bersedia. Di Heiho Widodo Budidarmo mendapatkan latihan kemiliteran. Di usia 18 tahun Widodo terlibatan secara aktif turut mengangkat senjata ikut dalam Perang Kemerdekaan di Jawa Timur, pendidikan yang diperoleh di Heiho bermanfaat dalam perang kemerdekaan ini.

Pada 1946, Widodo melanjutkan sekolahnya di SMA Dokter Soetomo, Surabaya.

Tahun 1950, setamat SMA ikut ujian masuk Angkatan Udara dan Perguruan Ilmu Kepolisian di Jakarta, Keduanya menerima, dan ia memilih PTIK.  Widodo adalah anggota angkatan ketiga PT1K yang jumlahnya 55 mahasiswa.

Tahun1955, Widodo lulusdaru pendidikan kepolisian PTIK. menyandang pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), Widodo juga mendapatkan gelar sarjana berupa doktorandus ahli ilmu kepolisian. Pos pertama Widodo adalah di Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara di Jakarta.

4 Juni 1955, Widodo menikah dengan Darmiati Poeger. Dan dikaruniai tiga orang anak; Martini Indah (1957), Agus Aditono (1959) dan Destina Lestari (1961). Anak pertama menikah dengan Alex Tangyong dan dikaruniai seorang putra – Johann F. Tangyong (1983). Anak bungsunya menikah dengan Johannes Tangyong dan dikaruniai dua orang anak – David Y. Tangyong (1989) dan Kezia A. Tangyong (1992).

Tahun 1956-1959, dipindah tugaskan ke Purwakarta, Jawa Barat, sebagai Kepala Bagian Organisasi Kantor Polisi Keresidenan Purwakarta. Masa dinasnya di Purwakarta berlangsung selama 3 tahun.  Selama itu pula Widodo ikut dalam upaya Operasi Penumpasan Gerombolan DI/TII di Jawa Barat.

November 1959, Widodo diperintahkan untuk mengikuti pendidikan di Amerika Serikat. Di sana Widodo Budidarmo beserta dua orang lainnya menempuh pendidikan di United States Coast Guard Officers Candidate School di kota Yorktown. Materi kuliahnya berupa teori tentang pengawasan pelabuhan dan perairan yang meliputi keimigrasian, bea cukai, angkatan laut, pelabuhan udara, dan pengawasan pantai. Pendidikan di Amerika diselesaikan dalam waktu lima belas bulan.

Sekembalinya ke Tanah Air, Widodo ditempatkan di Dinas Polisi Perairan dan Udara (Airud) dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Operasi (Kabagops).

Pada 1966, Widodo diangkat menjadi Kepala Korps Polisi Perairan dan Udara dengan pangkat Komisaris Besar Polisi. Setahun kemudian, Widodo Budidarmo dinaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Polisi.

Tahun 1964, berturut-turut menjadi Panglima Korps Perairan dan Udara.

7 Desember 1967, ia diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Kepolisian (Komdak) II Sumatera Utara. Selama tiga tahun di sana, ia berhasil menanggulangi penyelundupan dan perjudian.

Tahun 1970, Widodo menjabat Kadapol VII Metro Jaya periode 1970-1974. Di sini, Kadapol Widodo bertanggung jawab atas operasi pengamanan langsung Pemilu 1971 di Jakarta, dan mengamankan Sidang Umum MPR-RI di Jakarta. Widodo diangkat menjadi Anggota MPR-RI.

Pada 1973, putera Widodo yang baru duduk di kelas II SMP secara tidak sengaja menembak sopir keluarga tersebut. Widodo Budidarmo mengambil keputusan untuk menyerahkan putranya kepada Polsek Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Dalam pengadilan di Jakarta Selatan kemudian Tono dijatuhi hukuman satu tahun masa percobaan. Sikap Widodo tersebut kemudian dipuji oleh pers sebagai sikap penegak hukum sejati.

Tahun 1973,  Widodo ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan untuk mengikuti delegasi Polri ke Sidang Umum Interpol di Wienna, Austria. Di dalam sidang tersebut Mayor Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo terpilih sebagai anggota Execitive Committee Interpol untuk masa jabatan tiga tahun.

25 Juni 1974, Widodo dilantik oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Kapolri. Dia memangku jabatan Kapolri selama periode 1974-1978. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Widodo, waktu itu tanggal 26 Juni 1974 di Istana Negara oleh Presiden Soeharto.

Tahun 1976, ketika telah menjabat sebagai Kapolri, dalam sidang umum interpol di Accra, Ghana, Jenderal Polisi Widodo Budidarmo terpilih sebagai Vice President untuk masa jabatan tiga tahun.

Di masa Kapolri Widodo Budidarmo Polri menyepakati didirikan Kantor Bersama 3 Instansi (Samsat) di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ketiga instansi itu terdiri dari Polri, Pemda DKI Jakarta dan Perum AK Jasa Raharja. Program bersama ini dioperasikan dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK, BPKB dan lain-lain.

26 Juli 1976, Pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tentang Narkotik. Langkah awalnya selaku Kapolri Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo menyampaikan Perintah Harian. salah satu fokus utama Polri adalah pemberantasan penyalahgunaan dan penyelundupan narkotika. Widodo membentuk operasi Gurita. Operasi tersebut berhasil menangkap 239 pengedar narkotika dan menyita banyak barang bukti, termasuk dokumen berbahasa asing yang mengungkapkan jaringan pengedaran gelap narkotika di Indonesia. Sebuah tempat pengelolahan morfin juga berhasil dibongkar di Riau.

Tahun 1977,  masa Kapolri Widodo Budidarmo pula diterbitkan sebuah Skep Kapolri yang khusus mengenai Satama Satwa guna menunjang langkah-langkah operasional Polri.

Tahun 1978, Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo mengakhiri jabatannya sebagai Kapolri.

Tahun 1979, Jenderal Polisi Purnawiran Drs. Widodo Budidarmo, diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Kanada.  Setelah masa jabatan duta besar selesai. Berturut-turut Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo menjadi Komisaris Perum Peruri, Wakil Ketua Kwarnas, dan Komisaris BRI.

Untuk jasa-jasanya selama mengabdi kepada negara, Widodo dianugerahi beberapa tanda jasa diantaranya. Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara (I dan III), Bintang Swa Buana Paksi Utama, Bintang Yudha Dharma Utama dan Bintang Jalasena Utama. Dia juga memperoleh penyematan sejumlah Satya Lencana, seperti SL Karya Bhakti, SL Yana Utama, SL Panca Warsa, SL Perang Kemerdekaan (I dan II), SL COM V, SL Penegak dan SL Veteran Pejuang RI. Sedangkan dari luar negeri, dia menerima Commandeur Met de Zwaarden, Diplomatic Service Merit Heung in Medal dan Bintang Panglima Setia Mahkota Pemerintah Malaysia. =S1Wh0T0=

Sumber Tulisan: http://komisikepolisianindonesia.com/ragam/read/17/kepemimpinan-di-kepolisian-negara-ri-1945-2008.html

Sumber Foto : http://images.kompas.com/photos/view/39554