Bupati Madiun ke 22 sampai dengan ke 24
Bupati ka 22 Residen Madiun di tahun 1879 kemudian menetapkan dan mengangkat pengganti Bupati Madiun yang ke XXil yang tak…
Bupati ka 22
Residen Madiun di tahun 1879 kemudian menetapkan dan mengangkat pengganti Bupati Madiun yang ke XXil yang tak lain adalah putra Bupati sebelumnya. Raden Mas Tumenggung Sosrodiningrat menjati Bupati Madiun sejak tahun 1879.
Pada saat jabatannya pihak Pemerintah Belanda melakukan satu reorganisasi Pemerintahan berdasarkan Saatsblad tahun 1887.
Karesidenan Madiun dibagi menjadi lima Afdeelingen atau lima Regenschappen yang masing-masing mempunyai kedudukan sama. Lima Afdeiingen atau Regenschap itu adatlah Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Pacitan.
Kabupaten Madiun sendiri ditetapkan sebagai ibu kota Karesidenan dan juga ibu kota Kabupaten yang kemudian dibagi menjadi empat Distrik, masing-masing Madiun, Uteran, Kanigoro dan Caruban.
Jadi pembagian wilayah yang ada sampai sekarang ini adalah berdasarkan pembagian wilayah yang dimulai sejak Januari 1887.
Raden Mas Tumenggung Sosrodiningrat mengakhiri jabatan Bupati pada 1885 setelah sakit dan wafat.
Bupati ke 23
Menggantikan kedudukan sebagai Bupati Madiun sejak tahun 1885 adalah Raden Adipati Harijo Brotodimngrat dan dalam urutannya adalah Bupati ke XXIII Pada masa pemerintahan Bupati ini benar-benar mengalami serta melakukan tugas yang dibebankan oleh Pemenntahan Kolonial yang sebenarnya.
Kebijaksanaan dan reorganisasi pemerintahan itu maka segala wewenang Bupati menjadi kian berkurang.
Kekuasaan atas kabupaten hingga dusun-dusun diambil alih pemerintah Belanda. Dusun-dusun yang akan melakukan perluasan wilayah dengan menebang hutan-hutan liar atau membabat Ilalang haruslah minta ijin lebih dahulu kepada pemerintah jajahan Belanda.
Pada mulanya Bupati berwenang memberikan perijinan tetapi setelah reorganisasi itu dilakukan, semuanya itu tidak ada lagi,s emuanya ada pada pemerintah Belanda.
Juga para petani yang akan mengerjaan tanah-tanah kosong, harus pula minta ijin pada pemerintah Belanda.
Dengan adanya situasi maka terjadilah suatu garis pemisah yang nampak antara kabupaten dengan rakyat pedusunan.
Dari berbagai permasalah yang timbul maka pada sekitar tahun 1870 an terjadi berbagai gerakan rakyat di beberapa tempat.
Pola gerakan rakyat itu terlihat dalam pemunculan seorang yang merasa dirinya terpanggil oleh Ulahi.
Pengikut mereka kemudian menjadi cukup banyak serta menggunakan taknik-taktik magis religius untuk mempromosikan bahwa akan tiba saatnya jaman yang lebih cemerlang.
Jaman yang tidak lagi terjadi pertentangan, keresahan, ketidak adilan serta penderitaan rakyat yang akan terbebas dari beban pajak yang sangat menekan dan tidak perlu lagi melakukan kerja paksa
Bupati ke 24
Kekuasaan Pemerintahan Jawa di Kabupaten Madiun sejak surutnya Bupati ke XXIII tahun 1900 kemudian diserahkan kepada Raden Harjo Tumenggung Kusnodiningrat yang memulai jabatan sebagai Bupati Madiun sejak bulan Desember 1900.
Masa memerintah Bupati ke XXIV ini sekitar 29 tahun dan berlangsung hingga tahun 1929.
Tahun-tahun masa ia memerintah cukup banyak hal dan berhasil menggerakkan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat.
Beberapa dorongan antara lain agar hak Pemerintah Belanda banyak membuka sekolah-sekolah untuk kepentingan pendidikan rakyat. Kemudian juga dibuka Sekolah Desa atau yang pada waktu itu dikenal sebagai Volk School dengan masa belajar selama 3 tahun.
Kemudian dibuka pula kelanjutannya yang disebut sebagai Vervotk School yang masa belajarnya selama 2 tahun
Disamping itu pada sekitar tahun 1912 dibuka sebuah sekolah di Desa Kertohardjo yakni “Sekolah Kartini”.
Salah satu usaha untuk perbaikan nasib serta kehidupan rakyatnya adalah usaha perobahan menuju kebebasan dan kemerdekaan ekonomi rakyat yang antara lain berupa penghapusan “rodi” terhitung sejak tahun 1914.
Selain itu dihapus pula uang pengganti pajak kepala sebesar Satu Gulden setahun yang selama itu menjar beban ara petani.
Satu catatan lain dari masa pemerintahan Bupati Raden Harjo Tumenggung Kusnodiningrat terjadi pada tahun 1918.
Kabupaten Madiun kemudian terlihat dengan adanya Gemeente Ordonantie dengan Wilayah Perkotaan di pisahkan dengan Pemerintahan Kabupaten.
Terkait:
Pengeran Timoer, Bupati Pertama Kabupaten Madiun
Raden Ayu Retno Djumilah, Bupati ke 2 Kabupaten Madiun
Bupati Kabupaten Madiun ke 3 sampai dengan ke 13
Raden Ronggo Prawirodirdjo I. – Raden Mangundirdjo, Bupati Madiun ke 14 – ke 15
Pangeran Raden Ronggo Prawirodirdjo III, Bupati Madiun ke 16
Bupati Madiun Ke 17 sampai dengan ke 21
Bupati Madiun ke 22 sampai dengan ke 24
Bupati Madiun ke 25 sampai denga ke 34
Berdirinya Madiun
Kotapraja Madiun, berdiri 1918
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:Buku Kenang-kenangan Sekilas Madiun Pada Hari Jadi Ke-418. Madiun: Humas Pemerintah Kabupaten/Kodya Daerah Tingkat II Madiun, 1986, hlm. 67-71
Comments
kakek sy nama belakngnya mangundirejo, apa ada kemungkinan msh keturunan dr raden prawirodirejo III.
beliau berasal dr delopo ponorogo
terima kasih atas bantuannya..