Finalisasi Suramadu Diwarnai Unjuk Rasa

Dua Kelompok Massa Minta Pembubaran BPWS

SURABAYA – Rapat kerja pembahasan finalisasi ren­cana induk percepatan pe­ngembangan wilayah Sura­madu di gedung negara Grahadi, kemarin (24/2), diwar­nai unjuk rasa. Ratusan mas­sa dari Forum Komunikasi LSM se-Bangkalan melaku­kan aksi demo untuk me­nuntut pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Rapat kerja itu dihadiri Gubernur Soekarwo, Kepa­la Badan Pelaksana BPWS Moch. Irian, sejumlah peja­bat di Kementerian PU yang masuk Dewan Pengarah BPWS, bupati se-Madura, dan walikota Surabaya.

Koordinator Aksi Forkom LSM se-Kabupaten Bang­kalan, Masykur Hasyim mengatakan, keberadaan BPWS justru menjadi penghambat laju perekono­mian di Madura. Sebab sampai saat ini, tak ada bukti konkret kinerja yang telah dilakukan oleh BP­WS. “Jadi, bubarkan saja BPWS. Percuma ada BP­WS. Madura tidak berkem­bang dan investor swasta tidak ada yang mau masuk ke Madura,” tegasnya.

Selain itu, pengunjuk rasa uga mengeluarkan empat pernyataan sikap. Yakni, nenolak politisasi pemba­ngunan di Madura, mende­sak Presiden SBY mencabut Perpres 27/2008 tentang BPWS karena bertentangan dengan semangat otonomi daerah, pembubaran BPWS, dan kembalikan kewenang-an pembangunan Madura kepada empat pemkab (Bangkalan, Sampang, Pa­mekasan, dan Sumenep).

Di antara pengunjukrasa juga terlihat elemen maha­siswa yang pernah mero­bohkan pagar di kantor gubernur Jatim, Jl. Pahla­wan, beberapa waktu lalu. Kedatangan mereka menuntut aparat kepolisian berjaga-jaga mengantisi­pasi adanya aksi anarkhis.

Informasi yang dihimpun, aksi unjuk rasa juga terjadi di kaki jembatan Suramadu sisi Madura. Sejumlah massa menolak finalisasi rencana induk percepatan pembangunan wilayah Suramadu. Mereka yang mengatasnamakan Forum Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat (FORMAT) Bangkalan menolak finali­sasi rencana induk percepatan pembangunan wilayah suramadu.

Korlap aksi Ahmad Jailani mengatakan, FORMAT menolak BPWS membangun di Madura. “Kami akan mempertahankan kultur Madura hingga darah penghabisan. Jangan sekali-kali BPWS memaksa untuk mengatur orang Madura,” kata Ahmad.

Selain melakukan orasi, mereka juga melakukan penggalangan tanda tangan masyarakat yang hadir di atas kain putih sepanjang 30 meter. Rencananya, tanda tangan itu akan dikirim ke gedung Grahadi. (rtn/jay)

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Artikel di atas dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: RADAR SURABAYA, Sabtu-25 Pebruari 2012.