Finalisasi Pengembangan Wilayah Suramadu
Jalan Kamal-Sampang Diteruskan SURABAYA – Rencana pengembangar wilayah Suramadu akan segera terlaksana. Rapat koordinasi antara Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)…
Jalan Kamal-Sampang Diteruskan
SURABAYA – Rencana pengembangar wilayah Suramadu akan segera terlaksana. Rapat koordinasi antara Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dan pihak terkait di Grahadi kemarin (24/2) mengakomodasi permintaan empat kabupaten di Madura. Di antaranya, pembangunan fisik jalan diteruskan hingga jalan utama Kamal-Sampang. Selain itu, segera dibangunBalai Latihan Kerja (BLK) untuk menyiapkan SDM Madura dalam industrialisasi.
Menurut Kepala Bapel BPWS Moh. Irian, rencana induk tersebut tak hanya mengakomodasi rencana kegiatan pengembangan infrastruktur wilayah. Tetapi, juga ada rencana rinci untuk penyiapan sumber daya manusia dengan time frame 15 tahun (2010-2024).
“Program infrastrukturnya, antara lain, jalan, jembatan, air baku, air minum, listrik pulau kecil, dan pelabuhan,” kata pejabat kelahiran Blitar tersebut.
Irian menambahkan, total investasi publik akan mencapai Rp 32,28 triliun, yang Rp 28,97 triliun di antaranya berasal dari APBN. Selanjutnya, investasi swasta dalam 15 tahun mendatang diharapkan mencapai Rp 75,7 triliun.
Dengan skenario tersebut, diharapkan ada akselerasi pertumbuhan ekonomi Madura. Yang pada 2011 rata-rata 15 persen akan meningkat menjadi 7,8 persen pada 15 tahun mendatang. Selain itu, pada 2024 ada peningkatan share industri menjadi 35 persen. Tidak hanya 8 persen seperti yang terjadi pada 2011.
Namun, lanjut Irian, pihaknya tidak bisa menjalankan rencana induk itu sendirian. “Sebab, ada RTRW (rencana tata’ruang wilayah) daerah. Kami menyesuaikannya dan melakukan percepatan,” jelasnya. Karena itu, rapat kemarin dihadiri semua wakil dari empat kabupaten di Madura (Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, dan Sampang), Kota Surabaya, Pemprov Jatim, dan BPWS. Selain itu, hadir sejumlah pihak terkait seperti dari Ke-menterian PU, Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional V, dan Jasa Marga.
Hingga tadi malam (saat berita ini ditulis), rapat koordinasi untuk melakukan percepatan pembangunan tersebut belum selesai. “Masih berlangsung. Mungkin dilanjutkan sampai malam,” kata juru bicara BPWS Faisal Yasir Arifin ketika dihubungi tadi malam.
Rapat koordinasi antara BWPS dan pihak-pihak terkait dengan pengembangan wilayah Suramadu itu juga diwarnai aksi demo. Sekitar 50 orang yang menamakan Forum Komunikasi (Forkom) LSM se-Kabupaten Bangkalan mengadakan aksi di depan Grahadi.
Tuntutan Forkom tidak berubah sejak demo bulan lalu. Yakni, menuntut pembubaran BPWS
karena dianggap bertentangan dengan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Koordi nator Aksi Masykur Hasyim menyatakan bahwa pembentukan BPWS bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.
Mereka juga menuntut pemerintah mengembalikan kewenangan pembangunan Madura ke empat pemkahdi sana Bila tuntutan terse-buttidak dipenuhi, Forkom mengancam akan mengadakan demo yanglebih besar “Bersama rakyat, kami akan memaksa pemerintah untuk membubarkan BPWS* tuturnya.
Selain Forkom, Dewan Adat Madura mengadakan aksi. Bahkan, Sekretaris Dewan Adat Madura Jazuli mengancam akan meminta Madura memisahkan diri dari Jatim bila pengembangan tetap dilakukan BPWS. “Selama ini BPWS belum mengakomodasi kepentingan masyarakat Madura dalam pengembangannya. Padahal, harus tahu karakteristik masyarakat Madura,” tambahnya. (ano/c7/mik)
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Artikel di atas dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: JAWA POS, MINGGU-26 PEBRUARI 2012