Suramadu, Menyambung Nadi

Sistem Tranportasi Mendesak Dibangun dan Ditata Ulang
Pentingnya kebijakan Strategis Menyambung Nadi Suramadu

Butuh waktu lama untuk mewujudkan Jembatan Suramadu. Sangat lama malah. Lebih dari 50 tahun. Umpama ada seorang bayi baru lahir, setelah menjelang jadi kakek atau nenek, ia baru melihat dan bisa menikmati jembatan tersebut.

PLONG rasanya, angan-angan dan mimpi-mimpi itu, bisa terwujud. Namun, oleh jadi, ada juga rasa sesal mendalam. Mengapa hanya membangun jembatan seperti itu saja sampai puluhan tahun. Sampai yang berangan-angan sudah menjelang uzur, baru bisa terwujud. Padahal duit bisa dicari, teknologi bisa dibeli, lantas kenapa lama sekali.

Dus, setelah Suramadu berhasil membentang perkasa membelah laut di Selat Madura, lantas apa next time-nya. Menunggu? Tentu saja tidak! Bangunan fisik Suramadu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suramadu ada umurnya. Ada batas waktunya. Membiarkan Suramadu menungu sama saja menjadikannya seonggok besi dan batu sepanjang 5,4 kilometer. Sama juga artinya dengan membuang uang Rp 4,5 triliun ke dasar laut.

Sejak Suramadu masih berupa gagasan, jembatan prestisius bikinan anak negeri ini sudah sarat dengan beban. Tentu, beban utamanya adalah pembagunan Madura yang tertinggal dengan wilayah lain di Jawa Timur. Padahal Madura ibarat hanya berjarak beberapa jengkal dari Surabaya. Beban paling berat Suramadu ini tidak akan berjalan mulus jika segala sesuatu yang tekait dengan infrastruktur tidak segera dikerjakan di kedua kota, Surabaya dan Madura.

Paling mendesak untuk segera dikerjakan salah satulJya adalah infrastruktur transportasi. Ibarat tubuh manusia, Suramadu adalah bagian organ jantung, sedang untuk infrastruktur transportasi yang digarap ini adalah urat nadi. Kinerja sebuah jantung tidak·bakal optimal jika tidak dibarengi nadi-nadi yang tidak berdenyut sempurna. Untuk itu, pasca beroperasinya jembatan Suramadu, pemerintah perlu membuat kebijakan strategis terkait eksistensi jembatan Suramadu dan pengembangan wilayah Madura sebagai zona industri.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Timur, kebijakan pengembangan kualitas transportasi angkutan darat ke wilayah Madura dan sebaliknya, tidak saja mendesak diperlukan. Mengingat, nantinya arus barang dan jasa yang keluar masuk Pulau Madura mempunyai karakteristik yang sama dengan karakteristik barang dan jasa yang beroperasi di Pulau Jawa. Sehingga peningkatan kualitas transportasi angkutan darat perlu disesuaikan seiring dengan perkembangan industrialisasinya.

Studi yang dilakukan Balitbang Provinsi Jawa Timur menyebutkan, kondisi transportasi Madura berada pada tataran kelas local dan rendah. Pasca beroperasinya Jembatan Suramadu, kualitas transportasi kelas lokal dan rendah ini harus segera diubah menjadi sistem transportasi dengan standar nasional atau bahkan internasional. Perubahan yang sifatnya mendesak ini adalah sebuah konsekuensi yang harus dilakukan, mengingat proyeksi Madura sebagai zona industri baru di Jawa Timur.

 Monorel di Tol Tengah Kota
Terpisah dari kondisi Madura, saat ini pola jaringan transportasi utama di Surabaya pada dasarnya adalah berbentuk koridor linier. Menghubungkan kawasan utara dan selatan atau Tanjung Perak-Waru. Kini koridor linier itu kemudian berkembang dan bergeser. Tidak lagi utara-selatan tetapi juga dari arah barat ke timur seiring dengan selesainya Jembatan Suramadu.

Sementara, perkembangan kawasan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) sudah mulai bergerak dari pusat kota Surabaya menyebar meluas dan melingkar ke seluruh penjuru arah, yaitu barat, timur, utara dan selatan. Semakin menjauh dari pusat kota Surabaya. Tentu perkembangan ini perlu segera dicermati secara serius.

Telah beroperasinya Suramadu, kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan jaringan jalan utama di kota Surabaya tampaknya makin tak bisa ditunda. Prediksi membludaknya arus lalu lintas, barang dan jasa melalui Suramadu harus segera diberikan solusi tuntas. Jika terlambat, tidak saja proyeksi Suramadu yang ingin menjadikan pembangunan Madura tidak tertinggal dengan wilayah lain terhambat, tetapi juga akan menuai masalah baru di wilayah Surabaya, yaitu kemacetan yang makin meluas.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Timur, kebijakan pengembangan kualitas transportasi angkutan darat ke wilayah Madura dan sebaliknya, tidak saja mendesak. diperlukan. Mengingat, nantinya arus barang dan jasa yang keluar masuk Pulau Madura mempunyai karakteristik yang sama dengan karakteristik barang dan jasa yang beroperasi di Pulau Jawa. Sehingga peningkatan kualitas transportasi angkutan darat perlu disesuaikan seiring dengan perkembangan industrialisasinya.

Terkait dengan masalah tersebut, berdasar studi yang dilakukan, Balitbang Provinsi Jawa Timur merekomendasikan beberapa poin kebijakan strategis. Pertama, kebijakan transportasi yang berkaitan beroperasinya Suramadu adalah segera menyelesaikan pembangunan jaringan jalan utama di kota Surabaya. Yaitu penyelesaian jaringan jalan utama di Kota Surabaya, berupa jalan arteri primer mulai dari kaki-kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya ke arah timur Kota Surabaya yang melingkari sisi luar Kota Surabaya dalam bentuk kotak. Jalan arteri tersebut biasa dikenal dengan jalan lingkar timur dan jalan lingkar barat.

Kedua, adalah pembangunan jalan tol timur dan tol tengah. Sedang rekomendasi ketiga adalah pembangunan jalan arteri sekunder yang terletak di dalam Kota Surabaya. Hingga saat ini, proses pembangunan ke tiga jalan utama tersebut masih belum selesai. Selain ketiga jalan utama yang sedang dibangun seperti tersebut di atas, di dalam Kota Surabaya sendiri direncanakan dibangun monorel di tengah kota yang membelah dari utara ke selatan dan dari timur ke barat.

Kebijakan lain yang sifatnya lokal megapolitan terkait dengan beroperasinya jembatan Suramadu adalah trend pembangunan wilayah Gerbangkertasusila akan cenderung menetrasi melingkar ke arah daerah-daerah yang dilalui jalan-jalan baru tersebut. Aspek-aspek yang akan tumbuh dan berkembang dalam pembangunan itu tentunya adalah trend pertumbuhan dan pembangunan cluster-cluster industri dan jaringan transportasi.

Untuk kebijakan lain yang lebih luas yang mengarah pada tingkat regional adalah masih harus disegerakannya pembangunan jalan tol lintas tengah yang dimulai dari Surabaya – Pandaan – Malang. Lintas barat yang dimulai dari Surabaya – Mojokerto – Kertosono – Ngawi – Mantingan. Dan lintas timur mulai dari Surabaya – Pasuruan – Probolinggo – Banyuwangi.

Saat ini panjang jalan tol secara keseluruhan sekitar 682,39 km. Yang dioperasionalkan adalah Surabaya – Gempol (49 km). Sekarang tol itu putus di ruas Porong – Gempol sepanjang 5,4 km. Tol Surabaya Gresik 20,70 km, dan Suramadu 5,4 km. Jadi total yang selesai dan sudah dioperasionalkan hanya 10,2% dari 682,39 jalan tol yang harus dibangun di seluruh Jawa Timur.

Sementara yang perlu segera ditangani pembangunannya adalah tol lintas Porong – Gempol yang terputus akibat semburan lumpur Lapindo. Total biaya keseluruhan pada tahun 2008 diestimasikan sebesar Rp 40,65 trilliun, ini belum termasuk biaya relokasi jalan tol Porong – Gempol yang terputus akibat semburan lumpur Lapindo. (*)

 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Artikel di atas dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur: TEROPONG, edisi 53, September- Oktober 2010, hlm. 10.