Dr.H. Soekarwo, Gubernur Jawa Timur

-Agustus 2010-
Dr.H. Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo (Gubernur Jawa Timur) dikenal sebagai sosok birokrat tulen. Pemikiran bapak dengan tiga orang anak ini jauh berada di “depan” zamannya. Soekarwo melangkah sangat cepat melebihi “langkah” zaman. Karena itu, tidak heran bila saat menjabat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Jawa Timur, Pakde Karwo banyak memberikan gagasan yang saat itu dinilai aneh.

Simak saja gagasan Pakde Karwo menjadikan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya membutuhkan waktu satu atau dua hari, dipangkas menjadi 5-10 menit. Banyak kalangan menilai ide itu tidak masuk akal, tetapi kecerdasan Pakde Karwo meyakinkan bawahannya bahwa itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan informasi teknologi (IT) yang menjadi gagasan dan langkah reformasi birokrasi yang bertama, akhirnya gagasan tersebut menjadi terlaksana.

Gagasan demi gagasan terus dikembangkan. Terlebih saat dirinya menjabat sebagai Sekdaprov Jawa Timur. Saat itu, Pakde Karwo melontarkan gagasan pelayanan publik. Pameo pelayanan birokrasi yang sebelumnya adalah “Jika bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat” diubah total menjadi “Pelayanan Publik, Asal Mau Pasti Bisa”.
Salah satu kunci pelayanan prima pada masyarakat adalah kepastian waktu. biaya dan persyaratan/prosedur. Bahkan kalau menyangkut proses pembayaran harus dihindari orang ketemu orang. Sebaiknya pembayaran dilakukan melalui mekanisme mesin, seperti lewat perbankan, Anjungan Tunai Mandiri atau melalui system online lainnya. Memang tidak mudah melakukan gagasan ini. Sebab kondisi birokrasi soot itu terkesan tambun, sehingga sulit melangkah cepat. Tetapi lambat laun melalui proses reformasi birokrasi, gagasan-gagasan itu mulai banyak peminatnya. Pakde Karwo mengubah perspektif birokrat yang sebelumnya sebagai pemerintah, menjadi birokrat sebagai pelayan.

Meski Pakde Karwo ini merupakan orang yang tegas, kuat dan tidak neko-neko, tapi di dalam hatinya tersimpan kelembutan hati yang sangat dalam. Pakde Karwo tidak segan-segan meneteskan air mata jika melihat adanya kemiskinan yang menyebabkan banyak di antara anak-anak yang tidak sekolah, tidak dapat berobat di rumah sakit, maupun menjalani hidup dengan sistem sanitasi yang kurang baik.

Sikap mudah trenyuh inilah yang membuat Pakde Karwo terus berpikir agar birokrasi memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Serta memberikan fasilitas sebaik-sebaiknya pada masyarakat kurang mampu. Jika pemerintah tidak bisa memberikan tambahan penghasilan pada rakyat miskin, maka sebaiknya membuat program agar pengeluaran rakyat kecil berkurang.

Suami dari Nina Kirana ini lahir di Madiun, Jawa Timur, 16 Juni 1950. Pakde Karwo menamatkan pendidikannya di SR Negeri Palur Madiun (1962), SMP Negeri 2 Ponorogo (1965), serta SMAK Sosial Madiun (1969). Gelar sarjana hukum diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1979), dan gelar pascasarjana hukum di Universitas Surabaya (1996), serta gelar doktornya di Universitas Diponegoro Semarang (2001).

Sebagai Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo memegang komitmen mengentas kemiskinan lewat solusi fasilitasi dan kemudahan di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta memberikan fasilitasi pada Koperasi.

Untuk menarik inverstor agar menanamkan modalnya di Jawa Timur, Pakde Karwo telah melakukan langkah progresif dengan mendirikan Pusat pelayanan Perijinan Terpadu (P2T), yang memotong jalur birokrasi yang membutuhkan waktu lama menjadi lebih cepat.

Di samping itu, juga disediakan tanah yang siap untuk investor, memberikan kecukupan listrik, sehingga menjadikan suatu konsep yang berkorelasi positif antara pengentasan kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Dengan demikian, Pakde Karwo tetap berpihak pada rakyat miskin namun tetap memberikan kesempatan pad a pengusaha untuk mengembangkan investasinya. “Growth With Equity”

Artikel di atas dinukil oleh Tim Pustaka Jawatimuran dari koleksi Deposit – Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur : Profile Jawa timur: The Great of East Java, Surabaya: Agustus 2010, Hlm. 46-51.