Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

1. Perda Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 8 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian beserta penjelasannya dan lampiran yang memuat materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa timur Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Daerah  bertujuan terwujudnya kesejahteraan sosial  dengan jalan pengembangan agrobisnis pertanian primer maupun agrobisnis hulu yaitu industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer dan secara bertahap pengembangan agrobisnis tidak hanya dari modal tetapi agrobisnis yang didorong oleh inovasi. (Lembaran Daerah dan Berita Daerah Prov. Jatim Buku III Seri E, E1 dan E2 tahun 2010, hal. 1)

.

2. Perda Nomor 2 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur

Peraturan ini terdiri dari XI Bab dan 24 pasal, restrukturisasi organisasi perangkat Daerah berupa penataan Kelembagaan Daerah adalah konsekuensi logis dari perubahan fundamental sistem pemerintahan kita terutama pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota itu yang menjadi dasar utama dalam penyusunan dan pembentukan perangkat Daerah. (Lembaran Daerah dan Berita Daerah Prov. Jatim Buku III Seri E, E1 dan E2, tahun 2010, hal. 119)

.

3. Perda Nomor 3 Tahun 2009

tentang Irigasi

Peraturan ini terdiri dari XVIII Bab dan 58 pasal yang berisi antara lain Ketentuan Umum, Tujuan dan Fungsi, asas dan Prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Petani dalam Penyelenggaraan Sistem Irigasi, Pengelolaan air Irigasi, Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Pengelolaan aset Irigasi, Pembiayaan, Alih Fungsi Lahan Beririgasi, Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi, Pengawasan, Larangan-larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peraliahan dan Penutup. Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistim Irigasi bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. (Lembaran Daerah dan Berita Daerah Prov. Jatim Buku III Seri E, E1 dan E2, tahun 2010, hal. 142)

.

4. Perda Nomor 4 Tahun 2009

tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur

Peraturan ini terdiri dari XIII Bab dan 20 pasal antara lain Ketentuan Umum,  Pembentukan, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Pengelolaan, Pembatan, permodalan, Imbal Jasa Penjaminan, Klaim dan Peralihan Hak Tagih, Pelaporan, Pengawasan dan Penutup.  Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Jawa Timur sangat dibutuhkan bagi Pengembangan UMKMK untuk mempermudah akses permodalan untuk   peningkatan produktivitas nilai tambah dan daya saing. (Lembaran Daerah dan Berita Daerah Prov. Jatim Buku III Seri E, E1 dan E2, tahun 2010, hal.200)

.

5. Perda Nomor 5 Tahun 2009

tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pengelolaan Barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu dikelola secara profesional dalam rangka tertib pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara manajerial maupun administrasi serta memerlukan kepastian dan ketertiban hukum.  Adapun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 tahun 2009 untuk menciptakan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal Pengelolaan Barang  terdiri dari beberapa Bab maupun pasal yg antara lain: Bab. I berisi pengertian yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang milik daerah baik dari lembaga, personil, Anggaran,serta  aturan, Bab. II  berisi Asas, Maksud dan Tujuan, Bab. III berisi Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi, Bab. IV berisi Perencanaan dan Pengadaan, Bab. V berisi Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Bab. VI berisi Tata Cara Penggunan Barang Milik Daerah, Bab. VII.  berisi dengan cara bagaimana, bentuk  Pemanfaatan  seperti apa, Bab. VIII   berisi apa saja yang harus diamankan/dipelihara, bagaimana cara pengamanan/Pemeliharaan, Bab. IX berisi mengenai Penilaiannya, Bab X berisi Tata Cara Penghapusan, Bab. XI berisi tata cara Pemindahtanganan, Bab. XII berisi  tata cara Penatausahaan, Bab. XIII berisi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Bab. XIV berisi tentang Pembiayaan, Bab. XV berisi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang, Bab. XVI berisi  Penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah, Bab. XVII Penutup yang dalam pengelolaannya harus dipisahkan dari  Barang Pemerintah. (Lembaran Daerah dan Berita Daerah Prov. Jatim Buku III Seri E, E1 dan E2, tahun 2010, hal. 214)

.

6. Perda Nomor 6 Tahun 2009

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan UPTD maka perlu adanya penyesuaian kembali tarip UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan adanya kenaikan tarip dasar listrik, suku cadang peralatan medik dan makanan,   obat-obatan dasar dsb., yang berakibat semakin tingginya biaya operasional yang ditanggung UPTD. Untuk penyesuaian retribusi Pelayanan UPTD perlu adanya perubahan tarib retribusi UPTD yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009 yang terdiri dari 17 Bab dan 41 pasal. (Lembaran Daerah dan Berita Daerah Prov. Jatim Buku III Seri E, E1 dan E2, tahun 2010, hal. 282).

.

7. Perda Nomor 7 Tahun 2009

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 terdiri dari 10 pasal antara lain Apa saja yang dimuat dalam laporan keuangan, Laporan realisasi anggaran, berisi uraian Laporan realisasi, Neraca, arus kas, informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan, keterangan lampiran-lampiran  (Lembaran Daerah dan Berita Daerah Prov. Jatim Buku III Seri E, E1 dan E2, tahun 2010, hal. 384)

.

8. Perda Nomor 8 Tahun 2009

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 berisi tentang rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 semula berjumlah Rp6.314.055.748.418,00 bertambah sejumlah Rp2.081.109.466.309,00 sehingga menjadi   Rp8.395.165.214.727,00 sedangkan uraian lebih lanjut  APBD termuat pada lampiran Peraturan Daerah ini. (Lembaran Daerah dan Berita Daerah Prov. Jatim Buku III Seri E, E1 dan E2, tahun 2010, hal. hal. 398)

.

9. Perda Nomor 9 Tahun 2009

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Terdiri dari  14  Bab  dan  19  pasal yang antara berisi pengertian-pengertian yang berkaitan dengan retribusi, nama/obyek dan subyek retribusi, golongan  retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran retribusi, wilayah dan tata cara pemungutan, sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, penutup. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penggalian sumber dana dari pajak daerah dibatasi (limitatif), sehingga untuk pengembangan sumber PAD secara luas hanya pada retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Memaksimalkan penggunan dan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan alternatif peningkatan PAD.  (Lembaran Daerah dan Berita Daerah Prov. Jatim Buku III Seri E, E1 dan E2, tahun 2010, hal. 408)

.

10. Perda Nomor 10 Tahun 2009

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010

Terdiri dari 8 pasal yang antara berisi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010; Pendapatan Daerah Rp 7.397.413.565.397,00; Belanja Daerah Rp 7.826.709.587.519,00; (Devisit Rp 429.296.022.122,00); Pembiayaan Daerah: penerimaan Rp 528.249.956.645,00, Pengeluaran Rp 98.953.934.523,00, pembiayaan Netto Rp 429.296.022.122,00; Sisa lebih pembiayan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00 (Lembaran Daerah dan Berita Daerah Prov. Jatim Buku III Seri E, E1 dan E2, tahun 2010, hal. 502)

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *